BANJARMASIN, kalseltoday.com - Senja di Marabahan turun perlahan, membawa hawa lembut yang menenangkan setelah hujan ringan membasahi jalanan. Suasana Ramadhan hari ke-12 masih terasa syahdu, dengan pasar-pasar Ramadhan yang ramai oleh para pedagang dan pembeli yang mencari menu berbuka. Di sudut-sudut kota, pedagang UMKM menggantungkan harapan mereka pada lonjakan permintaan di bulan suci ini, sementara di ruang-ruang rapat pemerintahan, perdebatan mengenai arah pembangunan daerah terus berlanjut. Di antara riuhnya geliat ekonomi rakyat kecil, ada pertanyaan yang menggantung: sejauh mana visi-misi Bupati Batola selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029? Apakah agenda pembangunan lokal ini hanya menjadi retorika politik atau benar-benar berpijak pada kebutuhan nyata dan kebijakan berbasis bukti?
Visi-Misi Batola dan Arah Pembangunan Nasional
Visi “Batola SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul)” adalah pondasi utama yang dirancang oleh Bupati Batola, Bahrul Ilmi, untuk lima tahun kepemimpinannya. Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025, pembangunan nasional diorientasikan pada delapan misi utama, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, pengembangan SDM, hingga peningkatan daya saing industri berbasis sumber daya alam (Bappenas, 2025).
Pada tataran prinsip, terdapat benang merah yang menghubungkan antara RPJMN dengan visi-misi Batola, terutama dalam aspek peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan pembangunan bukan hanya terletak pada kesamaan narasi, tetapi juga pada strategi implementasi yang jelas dan terukur. Dalam teori perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Bryson (2018), perencanaan yang efektif harus berbasis pada analisis situasi, kapasitas daerah, serta kemampuan eksekusi kebijakan.
Pendidikan, Kesehatan, dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif RPJMN
Salah satu prioritas dalam RPJMN adalah penguatan kualitas SDM, yang mencakup pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan gender. Dalam misinya, Batola mencantumkan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui penyediaan beasiswa serta pelatihan tenaga kerja. Ini selaras dengan strategi nasional yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing tenaga kerja serta penguatan infrastruktur kesehatan. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah yang menghambat daya saing SDM di daerah. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, 2024) menunjukkan bahwa lebih dari 52,32% tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan rendah. Tanpa intervensi yang tepat, kebijakan pendidikan hanya akan menjadi janji politik tanpa dampak signifikan. Untuk itu, Batola harus mengadopsi strategi seperti yang diterapkan di negara-negara maju, yaitu dengan memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri, sebagaimana dikemukakan oleh OECD (2023).
Di bidang kesehatan, RPJMN menekankan pada penguatan layanan kesehatan berbasis teknologi serta peningkatan tenaga medis profesional. Dalam dokumen visi-misi Batola, terdapat program layanan mobil keliling untuk kesehatan, yang jika diterapkan dengan baik dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Namun, efektivitas program ini akan bergantung pada keberlanjutan anggaran dan kesiapan SDM medis di tingkat lokal (WHO, 2023).
Pembangunan Infrastruktur: Dari Narasi ke Implementasi
RPJMN 2025-2029 menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Batola juga mencantumkan percepatan konektivitas antarwilayah sebagai salah satu misinya. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada strategi pendanaan yang realistis. Menurut Musgrave & Musgrave (1989), pengelolaan anggaran pembangunan harus mengedepankan efisiensi dan keberlanjutan fiskal. Jika program infrastruktur hanya bergantung pada APBD tanpa adanya skema pendanaan alternatif seperti investasi swasta atau dana hibah nasional, maka implementasinya akan terhambat.
Selain itu, Batola masih tertinggal dalam digitalisasi tata kelola pemerintahan. RPJMN mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, yang sayangnya belum menjadi fokus utama dalam visi-misi daerah. Padahal, digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sebagaimana dijelaskan oleh Heeks (2006) dalam teori e-Government.
ATM Beras: Solusi atau Beban Anggaran?
Salah satu program yang menjadi sorotan dalam visi-misi Bupati Batola adalah ATM Beras, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini sekilas tampak selaras dengan RPJMN, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan dan pengurangan angka kemiskinan. Namun, dalam analisis kebijakan sosial, program semacam ini sering kali dikritik karena berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang jika tidak diintegrasikan dengan strategi pemberdayaan ekonomi (Dornbusch & Fischer, 2014).
Secara konseptual, program ATM Beras lebih bersifat karitatif dibandingkan solutif. Jika dibandingkan dengan pendekatan berbasis produktivitas, seperti model microfinance yang diusulkan oleh Yunus (2006), program ini tidak mendorong masyarakat untuk keluar dari kemiskinan secara mandiri. Solusi yang lebih efektif adalah mengombinasikan bantuan pangan dengan skema pelatihan keterampilan dan akses permodalan bagi UMKM, sehingga masyarakat miskin tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan baru.
RPJMN menekankan pada reformasi birokrasi sebagai fondasi utama pembangunan. Salah satu isu yang sering dihadapi dalam implementasi program daerah adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Rose-Ackerman (1999) menjelaskan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, kebijakan publik cenderung rentan terhadap korupsi dan inefisiensi.
Di Batola, tantangan terbesar bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga bagaimana kebijakan ini dieksekusi. Tanpa mekanisme evaluasi yang berbasis data dan teknologi, efektivitas program sulit diukur secara objektif. Dalam konteks ini, adopsi sistem e-Government yang diterapkan di berbagai negara maju menjadi sangat relevan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Osborne & Gaebler, 1992).
Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa visi-misi Bupati Batola memiliki keselarasan konseptual dengan RPJMN 2025-2029, tetapi masih terdapat tantangan besar dalam implementasi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan keberhasilan program pembangunan daerah adalah:
1. Memperkuat pendekatan berbasis data dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, agar kebijakan tidak hanya bersifat populis tetapi benar-benar berdampak jangka panjang (Bryson, 2018).
2. Mengintegrasikan program sosial dengan strategi pemberdayaan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Sen, 1999).
3. Mempercepat digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, guna meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi anggaran (Heeks, 2006).
4. Meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan komunitas lokal, terutama dalam pengembangan agroindustri dan UMKM agar memiliki daya saing yang lebih kuat (Porter, 1990).
Pada akhirnya, kesuksesan visi-misi Batola bukan hanya ditentukan oleh keselarasan dengan RPJMN, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi solusi nyata yang berdampak bagi masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan bukan sekadar janji, tetapi tentang bagaimana sebuah daerah mampu menyeimbangkan ambisi dan realitas dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. (***)
Oleh: DR. H. Ahyar Wahyudi, S.Kep. Ns., M.Kep., CISHR, FISQua, FRSPH, FIHFAA (Reviewer Jurnal PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik)
Berita