 |
| DR. H. Ahyar Wahyudi, S.Kep. Ns., M.Kep., CISHR, FISQua, FRSPH, FIHFAA |
Seperti sebuah ironi dalam kehidupan, BPJS Kesehatan yang dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan justru kini berada di ambang krisis keuangan. Dengan defisit yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun pada 2024, BPJS dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan keberlanjutannya tanpa terus-menerus bergantung pada suntikan dana pemerintah. Bukan sekadar persoalan finansial, krisis ini adalah cermin dari perlunya perombakan sistem, penataan efisiensi, dan peningkatan mutu layanan yang signifikan.
Beberapa tahun lalu, melalui portal berita ini, muncul sorotan dari DPR mengenai tingginya biaya operasional dan insentif yang diterima oleh direksi BPJS. Menurut laporan, insentif direksi BPJS mencapai angka fantastis, yaitu Rp342 juta per bulan per orang. Di saat BPJS mengalami kerugian, angka tersebut memicu respons publik yang mempertanyakan pengelolaan anggaran BPJS. DPR pun meminta agar BPJS melakukan penghematan operasional dan menunjukkan empati terhadap kondisi yang ada. Ini menjadi pengingat bahwa, selain mencari solusi finansial berkelanjutan, BPJS juga perlu melakukan langkah-langkah penghematan dan efisiensi secara internal.
Namun, penyelesaian masalah BPJS tidak cukup hanya dengan efisiensi internal. BPJS harus mengadopsi pendekatan kreatif dan belajar dari negara lain yang sudah berhasil membangun sistem kesehatan yang stabil. Selain itu, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga akreditasi seperti LAFKI (Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia) untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan layanan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Solidaritas Sosial di Jerman: Fondasi Pembiayaan yang Adil
Jerman memiliki sistem asuransi kesehatan berbasis solidaritas sosial, yang membebankan iuran kesehatan berdasarkan kemampuan ekonomi. Sistem ini memungkinkan warga berpenghasilan tinggi untuk membayar lebih, sementara kelompok rentan tetap mendapatkan subsidi. Dengan sistem ini, Jerman berhasil menjaga stabilitas layanan kesehatan mereka tanpa mengorbankan kualitas.
Di Indonesia, BPJS dapat menerapkan konsep solidaritas sosial ini dengan menyesuaikan iuran berdasarkan pendapatan peserta. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dapat dikenakan iuran yang sedikit lebih tinggi, sementara kelompok menengah ke bawah tetap mendapat akses dengan biaya yang terjangkau. Namun, BPJS perlu memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Dalam hal ini, kolaborasi dengan LAFKI sangat penting untuk menjaga standar mutu fasilitas kesehatan yang menerima dana BPJS.
Dengan bantuan LAFKI, setiap fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS harus memenuhi standar pelayanan yang baik dan menggunakan anggaran secara efektif. LAFKI akan melakukan akreditasi terhadap fasilitas kesehatan ini, memastikan bahwa kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, BPJS tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga pelindung hak peserta yang menginginkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
Mengelola Moral Hazard: Inspirasi dari Medisave Singapura
Moral hazard atau kecenderungan untuk menggunakan layanan kesehatan secara berlebihan menjadi tantangan dalam sistem kesehatan BPJS. Singapura mengatasi ini melalui program Medisave, di mana setiap warga menabung sebagian dari pendapatannya untuk digunakan pada keperluan kesehatan pribadi. Sistem ini mendorong masyarakat untuk bijak dalam memanfaatkan layanan kesehatan, mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah.
Jika diterapkan, sistem Medisave dapat membantu mengurangi klaim BPJS untuk layanan ringan atau yang dapat ditanggung mandiri. Selain itu, edukasi literasi kesehatan menjadi sangat penting untuk mengimbangi skema ini. BPJS bersama LAFKI dapat bekerja sama dalam memberikan edukasi bagi masyarakat tentang gaya hidup sehat dan pentingnya tindakan preventif.
Dengan demikian, LAFKI tidak hanya berperan sebagai lembaga akreditasi, tetapi juga sebagai mitra dalam mengembangkan program edukasi. Akreditasi yang diberikan LAFKI pada fasilitas kesehatan tidak hanya berdasarkan kualitas layanan, tetapi juga efektivitas dalam menjalankan program pencegahan dan edukasi kesehatan. Dengan langkah ini, BPJS dapat membangun sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan dan fokus pada pencegahan, bukan hanya pengobatan.
Sistem Kapitasi Inggris dan Peningkatan Kualitas dengan Insentif
Di Inggris, National Health Service (NHS) menggunakan sistem kapitasi, di mana fasilitas kesehatan mendapatkan dana tetap berdasarkan jumlah peserta, bukan jumlah kunjungan. Sistem ini mengurangi insentif bagi fasilitas kesehatan untuk melayani pasien sebanyak-banyaknya, dan sebaliknya mendorong mereka untuk fokus pada perawatan pencegahan.
Namun, Inggris tidak hanya menerapkan kapitasi; mereka juga mengintegrasikan Quality and Outcomes Framework, sebuah insentif bagi tenaga kesehatan yang berhasil mempertahankan standar kualitas layanan. BPJS dapat menerapkan pendekatan serupa dengan memberikan insentif tambahan bagi FKTP yang memenuhi atau melebihi standar mutu layanan.
LAFKI memiliki peran penting dalam memonitor dan mengevaluasi kualitas layanan fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem kapitasi. Melalui akreditasi, LAFKI dapat menilai sejauh mana fasilitas kesehatan mencapai standar yang ditetapkan. Dengan ini, BPJS dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas layanan, sehingga peserta tetap mendapatkan pelayanan yang optimal.
Kolaborasi dengan Asuransi Swasta ala Jepang
Jepang menggunakan sistem multi-payer, yang melibatkan asuransi publik dan swasta untuk menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam sistem ini, warga negara mendapatkan perlindungan dasar dari pemerintah, sementara layanan tambahan bisa ditanggung oleh asuransi swasta. Dengan begitu, layanan kesehatan tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, dan yang ingin layanan premium dapat memilih tambahan asuransi.
BPJS bisa mempertimbangkan kolaborasi serupa dengan asuransi swasta di Indonesia. Dalam skema ini, BPJS tetap menyediakan layanan dasar yang setara untuk semua, sementara peserta yang menginginkan layanan ekstra, seperti kamar rawat inap VIP atau akses cepat ke spesialis, bisa membeli asuransi tambahan. LAFKI juga bisa terlibat dalam kolaborasi ini dengan memastikan standar mutu yang sama di setiap fasilitas kesehatan, baik yang melayani BPJS maupun asuransi swasta.
Efisiensi Teknologi Informasi: Contoh dari Korea Selatan
Korea Selatan telah mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem kesehatan mereka, memungkinkan pengawasan klaim dan pemantauan layanan kesehatan secara real-time. BPJS Kesehatan dapat mengadopsi sistem ini dengan memperkuat infrastruktur teknologi untuk manajemen klaim digital, yang memungkinkan deteksi dini terhadap klaim yang mencurigakan dan pencegahan penipuan.
Teknologi ini juga memungkinkan LAFKI untuk memantau standar kualitas di fasilitas kesehatan yang sudah terakreditasi. Dengan laporan digital secara berkala, BPJS dan LAFKI dapat lebih efektif dalam mengawasi fasilitas kesehatan, memastikan kualitas tetap terjaga. Dengan demikian, pengawasan terhadap fasilitas kesehatan menjadi lebih efisien dan memungkinkan alokasi anggaran yang lebih optimal.
Pendanaan Berbasis Pajak: Inspirasi dari Thailand
Thailand menggunakan sistem pendanaan berbasis pajak untuk mendanai layanan kesehatan universal mereka, sehingga setiap orang bisa mendapatkan akses kesehatan yang setara. Model ini memungkinkan pemerintah untuk menyebarkan anggaran kesehatan secara merata tanpa harus membebani kelompok masyarakat tertentu.
BPJS bisa mengadopsi beberapa aspek dari sistem Thailand ini, terutama dalam hal redistribusi pajak untuk mendanai program kesehatan. Pajak progresif bagi mereka yang berpenghasilan tinggi bisa dialokasikan untuk menambah anggaran BPJS, sehingga layanan kesehatan tetap terjangkau bagi mereka yang kurang mampu. Dengan anggaran tambahan ini, BPJS dapat mengurangi ketergantungan pada iuran peserta.
LAFKI berperan penting dalam memastikan anggaran yang dialokasikan digunakan dengan baik di setiap fasilitas kesehatan. Dengan akreditasi yang dilakukan LAFKI, pemerintah dan BPJS dapat yakin bahwa setiap fasilitas kesehatan yang menerima anggaran publik mampu memberikan layanan yang layak dan transparan.
Kontrol Tarif dan Mutu: Sistem Kanada
Kanada memiliki sistem single-payer yang memungkinkan pemerintah mengontrol tarif dan standar layanan kesehatan secara langsung. BPJS dapat mengambil inspirasi dari sistem ini dengan menerapkan regulasi ketat pada tarif layanan kesehatan di rumah sakit yang bekerja sama.
LAFKI dapat memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS mematuhi standar kualitas dan biaya yang ditetapkan. Dengan akreditasi ini, BPJS dapat menghindari biaya yang tidak efisien, memastikan bahwa peserta mendapatkan layanan dengan harga yang sesuai tanpa mengorbankan kualitas.
Efisiensi dan Empati: Mengelola Biaya Operasional BPJS
Krisis keuangan BPJS semakin mencuat ketika DPR mengungkap tingginya insentif yang diterima direksi BPJS, mencapai Rp342 juta per bulan. Hal ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan penghematan di level internal BPJS. Sebagai lembaga yang menghadapi tantangan finansial, pengeluaran operasional yang berlebihan perlu ditinjau ulang. DPR menekankan agar BPJS menunjukkan "hati" dalam mengelola keuangannya, mengutamakan efisiensi dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu.
Penghematan ini bukan sekadar bentuk empati terhadap krisis, tetapi juga langkah nyata untuk memastikan bahwa dana BPJS digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesehatan masyarakat. BPJS perlu menunjukkan bahwa mereka berkomitmen penuh dalam menjalankan misi sosialnya, bahkan jika itu berarti mengurangi beberapa insentif di level direksi. Langkah ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat dukungan publik terhadap BPJS.
Kesimpulan: Sinergi BPJS dan LAFKI untuk Membangun Sistem Kesehatan Berkelanjutan
Krisis yang dihadapi BPJS Kesehatan saat ini membutuhkan langkah-langkah strategis dan kreatif. BPJS tidak hanya bisa bergantung pada suntikan dana pemerintah, tetapi juga harus berani melakukan reformasi sistem, memprioritaskan efisiensi, dan memanfaatkan kolaborasi dengan lembaga akreditasi seperti LAFKI. LAFKI berperan penting dalam memastikan standar kualitas dan efisiensi di setiap fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS. Dengan adanya akreditasi yang ketat, setiap dana yang dikeluarkan akan menghasilkan layanan yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat.
BPJS Kesehatan masih memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan bertahan sebagai lembaga jaminan kesehatan nasional. Dengan mengadopsi sistem solidaritas sosial seperti di Jerman, mendorong moral hazard seperti Medisave Singapura, sistem kapitasi berbasis kualitas Inggris, kolaborasi multi-payer Jepang, dan pendanaan berbasis pajak Thailand, BPJS bisa membangun sistem yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Oleh. DR. H. Ahyar Wahyudi, S.Kep. Ns., M.Kep., CISHR, FISQua, FRSPH, FIHFAA (PP LAFKI)
Berita